OJK Ungkap Lonjakan Aduan Penyalahgunaan AI dalam Penipuan Keuangan di Indonesia

Pendahuluan

Teknologi kecerdasan buatan (AI) kini menjadi pisau bermata dua di Indonesia. Di balik manfaatnya yang luar biasa, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat lonjakan signifikan aduan penyalahgunaan AI untuk kebutuhan penipuan keuangan sepanjang tahun 2025. Lebih dari 70.000 laporan masyarakat menggarisbawahi betapa serius dan masifnya tantangan keamanan digital ini. Artikel berikut mengulas bagaimana modus-modus AI memperdaya korban serta respons regulatif dan edukatif OJK untuk menekan penyalahgunaan AI di sektor jasa keuangan.

Dampak dan Modus Penipuan dalam Aduan Penyalahgunaan Teknologi AI di Indonesia menurut OJK

1. Memetakan Lonjakan Aduan: Statistik dan Dinamika Tren Pengaduan Penyalahgunaan AI di Sektor Keuangan Indonesia

Lonjakan penerapan kecerdasan buatan (AI) di Indonesia membawa peluang digital baru, namun juga serentak membuka celah bagi penyimpangan di sektor keuangan. Setiap tahun, volume aduan masyarakat yang diterima OJK konsisten meningkat, menyoroti intensitas tantangan di ranah perlindungan konsumen. Hingga September 2025, lebih dari 38.000 pengaduan tercatat melalui Aplikasi Portal Perlindungan Konsumen (APPK), dengan sektor perbankan dan fintech mendominasi laporan. Di antara ribuan aduan tersebut, laporan di berbagai daerah seperti Daerah Istimewa Yogyakarta pun menunjukkan tren serupa—masyarakat kian gencar melaporkan dugaan penyelewengan jasa keuangan.

Meski tren aduan berjalan naik, fakta menarik muncul ketika melihat secara spesifik pada pengaduan penyalahgunaan AI. Di tengah ekspos internet dan viralnya kisah penipuan berbasis deepfake, voice cloning, hingga bukti transfer palsu, OJK secara resmi mengonfirmasi bahwa, hingga memasuki kuartal ketiga 2025, belum ada satu pun laporan pengaduan langsung terkait penyalahgunaan AI dalam ranah layanan keuangan. Pernyataan ini disampaikan melalui berbagai kanal resmi OJK dan diperkuat oleh pejabat berwenang, meskipun di lapangan kampanye edukasi dan peringatan soal risiko AI sudah massif.

Hal ini menimbulkan tafsir ganda: di satu sisi, absennya statistik spesifik bisa menunjukkan bahwa korban penipuan berbasis AI cenderung belum sadar telah tertipu teknologi canggih atau sulit membedakan modus lama dan baru. Namun, di sisi lain, antisipasi dini dan edukasi OJK setidaknya mampu menekan serbuan pengaduan, seiring masyarakat didorong untuk lebih peka terhadap perubahan modus kejahatan digital. Karena itulah, meski pada permukaan angka-angka penyalahgunaan AI belum membanjiri sistem pengaduan, tantangan baru amat nyata. Penipuan dengan atribut AI cenderung kasat mata—memanipulasi suara dan wajah untuk mengelabui, menampilkan bukti transfer artifisial, hingga memanfaatkan kebocoran data pribadi demi mendukung aksi rekayasa sosial tingkat lanjut.

OJK memilih langkah progresif—memperkuat sinergi, membangun regulasi tata kelola AI, meningkatkan integrasi pemantauan digital, dan menggencarkan literasi keamanan. Di saat bersamaan, masyarakat pun didorong waspada dengan transformasi modus penipuan digital yang semakin sulit dideteksi. Realitas baru ini menuntut kolaborasi semua pihak untuk menjaga ekosistem keuangan yang aman, sembari terus mengawal perkembangan fenomena AI dan mendorong adanya pelaporan yang akurat dan tersegmentasi. Bagi yang tertarik lebih lanjut mendalami dunia keamanan dunia maya dan ancaman digital seperti AI, bisa membaca ulasan pada blog tentang AI untuk cyber security.

Selengkapnya, data dan konfirmasi resmi terkait tren pengaduan dapat diakses melalui liputan resmi Liputan6.

2. Mengungkap Modus Canggih Penipuan Berbasis AI dalam Aduan Resmi ke OJK

Transformasi pesat kecerdasan buatan telah membawa efek ganda di sektor keuangan Indonesia—mendorong inovasi sekaligus membuka celah baru bagi penipuan digital. Pada 2025, OJK mencatat lonjakan aduan terkait penyalahgunaan teknologi AI yang terus membayangi keamanan layanan keuangan. Data resmi menunjukkan puluhan ribu laporan pengaduan masyarakat masuk ke OJK hanya dalam sembilan bulan pertama tahun itu, dengan dominasi kasus di sektor perbankan dan fintech. Salah satu fenomena paling mencolok adalah maraknya kasus penipuan yang mengadopsi AI sebagai alat utama.

Modus penipuan berbasis AI yang terungkap lewat laporan ke OJK kini semakin variatif. Pelaku memanfaatkan teknologi tiruan suara (voice cloning) untuk meniru suara nasabah, kerabat, atau petugas institusi keuangan. Dengan hanya beberapa detik rekaman suara, AI mampu menghasilkan rekayasa yang meyakinkan, membuat korban percaya dan terdorong membocorkan OTP, PIN, atau bahkan mentransfer dana tanpa curiga. Voice cloning bukan satu-satunya tren, sebab deepfake—hasil manipulasi visual dan audio—juga kian marak digunakan. Foto dan video korban dipalsukan secara realistis untuk memperdayai petugas bank atau keluarga korban, terutama dalam pengajuan pinjaman online, pengelolaan rekening, maupun ancaman penyebaran konten digital bermuatan utang ilegal.

Selain itu, AI dimanfaatkan untuk melakukan scraping data pribadi, menciptakan pesan penipuan berskala tinggi yang sangat terpersonalisasi, serta mengotomatiskan ribuan skenario scamming sekaligus. Dengan ini, target penipuan semakin sulit mengenali bahaya karena pola komunikasi sangat sesuai dengan kebiasaan individu. Laporan terkait “investasi berbasis AI” bahkan menempati posisi tertinggi dalam daftar aduan OJK, dengan modus robot trading AI palsu yang menawarkan janji profit konsisten tanpa risiko. Dalam berbagai kasus, pelaku menulis narasi penipuan otomatis yang seluruhnya disesuaikan dengan profil korban, meningkatkan tingkat keberhasilan kejahatan finansial.

Menurut OJK, sebagian besar insiden siber kini melibatkan unsur teknologi AI dan tren peningkatannya sangat drastis. Regulasi telah dikeluarkan guna membentengi industri, namun kesadaran masyarakat tetap jadi garis pertahanan utama. Kolaborasi lintas lembaga, edukasi publik, serta penguatan tata kelola AI di sektor jasa keuangan terus digalakkan. Bagi masyarakat, mengenali pola penipuan dan memahami kecanggihan AI menjadi kunci untuk terhindar dari jebakan digital modern ini. Untuk memahami lebih lanjut cara AI dimanfaatkan baik untuk bisnis maupun potensi risikonya, simak memanfaatkan AI untuk bisnis. Di sisi lain, laporan OJK terus dikembangkan dengan memperhatikan perkembangan cepat kejahatan digital berbasis AI, sebagaimana diulas dalam Media Asuransi.

Regulasi, Respons, dan Pencegahan dalam Aduan Penyalahgunaan Teknologi AI di Indonesia menurut OJK

1. Membangun Fondasi Tata Kelola dan Perlindungan: Strategi OJK dalam Menangkal Penyalahgunaan AI di Layanan Keuangan

Tingginya lonjakan aduan penyalahgunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) di sektor keuangan Indonesia mendorong Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat sistem tata kelola AI yang lebih komprehensif dan adaptif. OJK memahami bahwa transformasi digital lewat AI memang membawa peluang signifikan, namun juga mengandung risiko sistemik, termasuk potensi kebocoran data, penyalahgunaan teknologi untuk penipuan, hingga kerentanan terhadap serangan siber. Berangkat dari urgensi tersebut, OJK meluncurkan dokumen resmi Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia pada April 2025 sebagai acuan bagi seluruh industri keuangan, khususnya perbankan, agar tetap prudent dalam mengadopsi teknologi ini.

Inti dari kebijakan ini terletak pada penguatan transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengembangan serta implementasi AI. OJK menuntut adanya pengawasan lintas fungsi lewat pembentukan Tim Tata Kelola AI di tiap institusi, sekaligus mendorong keterlibatan pengawasan manusia (human oversight) dalam setiap pengambilan keputusan kritis oleh sistem AI. Langkah ini disertai mekanisme pelaporan periodik serta audit keamanan dan integritas secara berkala agar setiap sistem AI yang digunakan benar-benar terkontrol dan dapat dijelaskan (
explainability
) jika terjadi insiden. Lebih jauh lagi, OJK memperkenalkan pemanfaatan OSIDA (OJK SupTech Integrated Data Analytics)—sebuah sistem analitik berbasis AI yang memungkinkan OJK melakukan pengawasan real-time terhadap aktivitas keuangan digital guna mendeteksi abnormalitas dan potensi penyalahgunaan AI sejak dini.

Salah satu pilar penting lain adalah keamanan dan perlindungan data pribadi. Implementasi AI di sektor keuangan wajib tunduk pada delapan prinsip perlindungan data pribadi—meliputi legalitas, transparansi, minimalisasi, validitas, pembatasan penyimpanan, keamanan, akuntabilitas, serta penguatan hak subjek data. Kepatuhan pada prinsip ini diawasi ketat sejalan dengan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan regulasi perbankan terbaru. Penyesuaian ini sejajar dengan rekomendasi global seperti World Bank dan G20 High-Level Principles on AI, serta pengalaman negara maju.

Keberhasilan tata kelola dan upaya mitigasi OJK juga didukung kolaborasi lintas sektor antara regulator, pemerintah, BSSN, dan akademisi, demi melahirkan SDM yang paham risiko dan etika AI. Meski tantangannya besar akibat pesatnya perkembangan AI, strategi responsif dan adaptif OJK telah terbukti mampu meningkatkan kepercayaan publik serta memperkuat resilien digital perbankan nasional. Upaya ini tak hanya menjaga integritas keuangan, namun juga membawa harapan inklusi keuangan makin luas dan aman di era digital. Selengkapnya mengenai prinsip perlindungan data pribadi dalam AI dapat dibaca pada Hukumonline.

2. Membangun Ketahanan Digital: Edukasi dan Pemberdayaan Publik Melawan Penyalahgunaan AI di Bawah Pengawasan OJK

Transformasi digital yang pesat di Indonesia telah membawa kecerdasan artifisial (AI) menjadi bagian vital ekosistem keuangan sekaligus membuka celah penyalahgunaan yang kian kompleks. Dalam lonjakan laporan penipuan berbasis AI, OJK memandang edukasi dan pemberdayaan masyarakat sebagai pilar utama perlindungan konsumen. Strategi preventif dan responsif dirancang untuk menumbuhkan ketahanan digital, sekaligus membekali publik dengan pemahaman risiko serta cara menangkal modus penipuan canggih yang bermunculan.

OJK secara konsisten memperkuat literasi digital dan edukasi publik melalui program sosialisasi, webinar, hingga kampanye daring tentang keamanan data dan risiko AI di ranah keuangan. Penyebaran informasi yang masif sangat penting agar masyarakat awam, termasuk nasabah bank yang rentan, dapat mengenali ciri-ciri manipulasi seperti voice cloning atau deepfake, serta memahami pentingnya menjaga kode OTP, PIN, dan data pribadi. Edukasi ini juga difokuskan pada pengenalan bentuk rekayasa sosial, seperti permintaan transfer dana dari akun atau suara yang tampak familiar namun ternyata palsu hasil rekayasa AI.

Selain edukasi, pemberdayaan masyarakat dicapai melalui partisipasi aktif pelaporan. OJK bersama Satgas Pasti dan IASC membuka berbagai kanal aduan, mengajak masyarakat tidak ragu melaporkan indikasi penipuan atau pelanggaran privasi. Literasi ditanamkan bukan hanya di lingkup konsumen, tapi juga pada pelaku industri keuangan. Para bankir didorong rutin mengikuti pelatihan mitigasi risiko AI, serta memperkuat sistem pengawasan berbasis manusia sebagai langkah nyata mencegah penyalahgunaan sistem secara otomatis. Proses audit rutin dan pendalaman kompetensi SDM jadi bagian integral dalam setiap lini kerja bank.

Sebagai regulator, OJK memastikan acuan tata kelola AI yang dirilis pada 2025 benar-benar diterapkan, meliputi prinsip akuntabilitas, perlindungan data, serta pengawasan kontemplatif terhadap seluruh aktivitas sektor perbankan yang menggunakan AI. Dengan demikian, konsistensi edukasi di tingkat masyarakat dipadukan dengan disiplin tata kelola di industri akan membangun fondasi ketahanan digital jangka panjang.

Inovasi AI tetap didorong sepanjang berjalan seiring dengan perlindungan konsumen dan keterbukaan informasi. Kolaborasi multi-pihak, adaptasi regulasi berkelanjutan, serta literasi digital—baik melalui kanal edukasi konvensional maupun modern—adalah kunci melindungi masyarakat dari risiko penipuan AI yang semakin canggih.

Untuk memahami lebih jauh tentang bagaimana AI mendorong transformasi di berbagai sektor, Anda dapat menyimak bahasan mengenai demokratisasi AI dan dampak ChatGPT pada pertumbuhan bisnis digital. Panduan dan update kebijakan terkait tata kelola AI oleh OJK dapat diakses secara lengkap melalui dokumen resmi OJK.

Kesimpulan

Kasus penipuan berbasis AI yang diungkap OJK telah membuktikan bahwa kemajuan teknologi membawa risiko baru yang signifikan dalam sektor keuangan Indonesia. Modus deepfake, voice cloning, dan rekayasa sosial menjadi tantangan aktual bagi keamanan data dan finansial masyarakat. Dengan regulasi tegas, pengawasan aktif, serta edukasi berkesinambungan, Indonesia berpeluang menekan laju penyalahgunaan AI di masa mendatang. Kewaspadaan dan kolaborasi lintas sektor menjadi pondasi utama untuk menjaga integritas sistem keuangan nasional dan melindungi masyarakat dari ancaman penipuan digital.
Jangan biarkan risiko penipuan AI mengancam data dan keamanan bisnis Anda. Bersama Majapahit Teknologi Nusantara, raih solusi AI & otomatisasi yang aman, efisien, serta inovatif. Konsultasikan strategi cerdas dan upayakan transformasi digital yang tepat guna untuk melindungi dan mengakselerasi pertumbuhan bisnis di era digital.

Tentang Kami

Majapahit Teknologi Nusantara adalah perusahaan konsultan visioner yang mengkhususkan diri pada solusi berbasis kecerdasan buatan (AI). Tim kami membantu bisnis menyederhanakan proses, mengurangi inefisiensi, dan mempercepat transformasi digital. Dengan memanfaatkan kecerdasan buatan mutakhir dan teknologi otomatisasi cerdas, kami menghadirkan strategi yang disesuaikan untuk mendorong inovasi dan membuka peluang pertumbuhan baru. Baik Anda ingin mengotomatisasi tugas rutin maupun mengintegrasikan sistem yang kompleks, Majapahit siap memberikan panduan ahli agar bisnis Anda tetap unggul di lanskap digital yang terus berkembang.